Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (kiri)n saat meninjau vaksinasi Gotong Royong di PT Coca-Cola Europacific Partners, Tanjungbintang, Lampung Selatan, Selasa (3/8/2021). LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

Rakyat cuma dijadikan obyek ceramah, sosialisasi, dan tujuan pemberian bantuan. Kalau tak patuh kena hukuman. Sampai kapan ketiga instansi itu kuat? Di sinilah titik krusialnya, karena kalau sampai ketiganya mengibarkan bendera putih, tamatlah perang melawan Covid-19 ini.

Naiknya kasus Covid-19 di Lampung, menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih rendah. Tingginya kematian, akibat belum baiknya infrastruktur kesehatan. Ambil contoh soal oksigen. Ketika provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, berlomba-lomba mengambil oksigen ke provinsi tetangga di Sumatera Selatan, Lampung baru 'ngeh', eh ternyata tetangga punya oksigen.

Kurangnya pasokan oksigen juga menjadi salah satu penyebab tingginya kematian di Lampung. Masyarakat sulit mencari oksigen untuk isolasi mandiri. Sementara stok oksigen di berbagai rumah sakit perawatan pasien Covid-19, seperti 'senen-kemis' kadang ada kadang kosong. Kalau pun ada stoknya tipis.

Faktor penting lainnya yang tak kalah penting adalah persoalan vaksin. Sejak vaksinasi pertama berlangsung di Lampung pada 19 Januari 2021, hingga kini semua masih mengandalkan vaksin pemerintah.

Wajar kalau kemudian vaksinasi seperti berjalan di tempat. Bahkan untuk vaksin kedua pun sudah terlambat diberikan. Meski belum diketahui dampak keterlambatan vaksin kedua ini, tentu amat disayangkan jika antusias masyarakat untuk divaksin tak sebanding dengan ketersediaan vaksin.

Simaklah data Pemerintah Provinsi Lampung, dari total sasaran vaksinasi 6,64 juta pada vaksin tercapai 9,28% atau 616.851 penerima dan vaksin kedua tercapai 5,83% atau 387.598 penerima.