BRT Trans Bandar Lampung, semasa masih melayani rute Rajabasa-Sukaraja, di Terminal Rajabasa. LAMPUNGPRO.CO

'Hutang sejarah' itu bermula ketika Pemerintah Kota Bandar Lampung memutuskan tidak lagi mengizinkan Perum Damri beroperasi melayani trayek dalam kota. Ini langkah radikal dan revolusioner, mengingat tak satu pun pemerintah daerah di Tanah Air, termasuk Pemda DKI Jakarta, yang berani 'talak tiga' dengan BUMN tranportasi darat itu. 

Wali Kota Herman HN, memilih Bus Rapid Transit (BRT) Trans Bandar Lampung dengan konsep nonsubsidi pemerintah yang dikelola PT Trans Bandar Lampung selaku operator dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai regulator. Berbekal 40 bus dengan tujuh koridor, BRT mulai diperkenalkan 26 Septermber 2011.

Namun apa daya, satu per satu bus ini rontok karena merugi. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, kini hanya tersisa 10 unit BRT itu pun bukan lagi milik konsorsium, tapi milik perusahaan seperti Puspa Jaya Group. Konsorsium bubar dan PT Trans Bandar Lampung, entah apa nasibnya.

Bisa jadi, banyak yang lupa Perum Damri eksis melayani trayek dalam kota Bandar Lampung, walau selalu merugi setiap tahun. Kerugiannya rata-rata Rp2 miliar per tahun dan kerugian itu ditutup dari keuntungan dari jalur Bandar Lampung-Gambir yang merupakan 'jalur gemuk' Damri se-Indonesia.

Sayang seribu sayang, sejak April 2012, warga Bandar Lampung yang biasa naik Damri di tiga trayek yakni Rajabasa-Tanjungkarang, Tanjungkarang-Telukbetung, dan Tanjungkarang-Korpri, tak lagi dapat menikmati subsidi dari keuntungan Damri itu. Kini, BRT sekarat, Damri pun hilang. 

Padahal, Damri itu membawa misi public service obligation BUMN. Artinya, rugi juga masih disoriin alias dimaaafkan. Memang, Kementerian Perhubungan masih membantu tranportasi massal di Bandar Lampung lewat bus bantuan seperti yang dikelola PT Trans Lampung, namun karena merugi, satu per satu bus ini pun jadi nisan.

Dalam kondisi ekonomi Lampung yang mengalami kontraksi (penurunan) sebesar 2,26%, mestinya Pemkot Bandar Lampung tak usah gengsi 'rujuk' dengan Damri. Hidupkan lagi tiga trayek Damri yang pernah ditutup Pemkot sebagai langkah awal. Lalu benahi satu persatu jalur transportasi massal, termasuk merevitalisasi halte dan fasilitas lainnya.