Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani dan istri Purnama Wulan Sari. LAMPUNGPRO.CO/TIM RMD

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintahan Gubernur Lampung-Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela yang bakal dilantik 7 Februari 2025, mendapat warisan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang defisit. Berdasarkan data Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang dibentuk DPRD Provinsi Lampung, defisit mencapai Rp1,4 triliun pada 2023.

Kemudian, naik drastis hingga 157% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp548,7 miliar. Defisit terjadi karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai. Akibatnya, terjadi gagal bayar hingga Rp580 miliar pada 2024.

Utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan yakni 2021 yakni Rp76,6 miliar, naik menjadi Rp93,7 miliar di 2022 dan naik tajam menjadi Rp362 miliar (+286%) di 2023. Di sisi lain, PAD 2023 hanya mencapai Rp3,7 triliun atau 78,32% dari target Rp4,8 triliun.

Defisit dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar, terdiri dari: 209 proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Rp136,7 miliar. Kemudian, 727 proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cipta Karya (PKPCK) sebesar Rp115,6 miliar. Di 2024, angka gagal bayar melonjak hingga Rp580 miliar, memengaruhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung.

Kondisi ini membuat beban kerja Mirza-Jihan di bidang infrastruktur makain berat. Ketika Mirza-Jihan menjabat, modal memperbaiki jalan dianggarkan Rp600 miliar selama 2025. Pemerintahan Mirza-Jihan menerima warisan kondisi jalan rusak sedang 21,48% atau 3.817 km, rusak ringan 9,95% (1.768 km), dan rusak berat 42,65% atau sepanjang 7.580 km.

Ini artinya, warisan kondisi jalan rusak berat yang diterima Mirza-Jihan lebih panjang yakni 7.580 km. Bandingkan dengan jalan kondisi baik yang cuma 4.608 km. Padahal masalah kerusakan jalan selalu jadi keluhan masyarakat selama empat bulan Mirza-Jihan berkeliling Lampung bertemu masyarakat di 8.000 titik.

Taat Kelola Anggaran

Tampaknya tugas pertama dan utama Mirza-Jihan di awal pemerintahannya adalah cuci piring 'pesta APBD' pemerintahan sebelumnya. Meski berutang dan defisit itu biasa, namun fenomena ini menjadi kebiasaan buruk dalam pengelolaan anggaran.