JAKARTA (Lampungpro.com) : PT Citilink Indonesia mempertimbangkan untuk menunda penerapan kebijakan bagasi berbayar dalam waktu dekat. Hal ini menyusul desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta pemerintah mengkaji lagi implementasi bagasi berbayar.
Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meninjau kembali penerapan kebijakan baru ini. "Saya tidak bisa bicara banyak sebenarnya, saya harus ketemu dengan Ibu Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Polana Banguningsih Pramesti) dulu," kata dia, Rabu (30/1/2019).
Menurut Juliandra, meski manajemen akan mempertimbangkan usulan DPR, tapi sosialisasi terkait ketentuan bagasi berbayar tetap akan dilanjutkan. Bila mengacu pada keputusan awal, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini akan menerapkan biaya bagasi kepada penumpang mulai 8 Februari 2019. "Namanya masukan kami pertimbangkan, tapi sosialisasi jalan terus ya tidak apa-apa. Masalanya kapan pemberlakuannya itu," ujar dia.
Kendati demikian, ia sendiri belum bisa memastikan apakah pihaknya benar-benar akan menunda penerapan biaya bagasi berbayar atau tetap sesuai dengan rencana semula.
Salah satu Anggota Komisi V Fraksi Demokrat DPR Jhoni Allen Marbun sebelumnya berpendapat kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai ini dapat mengganggu iklim politik dan merugikan pemerintah jelang momen pemilihan presiden (pilpres) April 2019.
Ia meminta Kementerian Perhubungan mengkaji lagi kebijakan tersebut dengan menimbang kemampuan daya beli masyarakat dalam negeri. Setidaknya, kata Jhoni, pemberlakuan bagasi berbayar ini bisa ditahan sampai pilpres berlangsung. "Intinya jangan buat kepanikan apapun dulu, kami kan punya konsituen juga. Ini supaya pemerintah tidak resah juga sampai dengan selesai pemilu (pemilihan umum)," ucap Jhoni.
Sejauh ini, baru Lion Air dan Wings Air yang sudah mewajibkan penumpang dengan barang bawaan minimal 5 kilogram (kg) untuk membayar dari sebelumnya yang diberikan secara cuma-cuma sampai 20 kg.(**/PRO4)
Berikan Komentar
Saya yakin kekalahan Arinal bersama 10 bupati/walikota di Lampung...
1745
Lampung Selatan
21733
Humaniora
2870
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia