Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mendorong sekolah-sekolah untuk lebih transparan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembuatan website sekolah yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran secara lebih terbuka.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS sangat penting guna memastikan anggaran yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

"Salah satu cara mendukung transparansi ini adalah dengan membangun website sekolah yang menampilkan data anggaran. Masyarakat nantinya bisa mengakses informasi terkait pengeluaran dan penggunaannya," ujar Asroni pada Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, pengelolaan keuangan sekolah harus terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Ini paradoks, di satu sisi kita mengajarkan pendidikan antikorupsi, tetapi di sisi lain manajemen keuangan sekolah justru sangat tertutup. Oleh karena itu, sekolah harus lebih transparan dalam pengelolaan dana BOS dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," tegasnya.

Asroni yang juga Ketua Fraksi Gerindra Kota ini, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan RKAS, terutama saat rapat komite sekolah.

"Dalam rapat komite, sebaiknya tidak hanya kepala sekolah yang terlibat, tetapi juga komite sekolah, wali murid, dan stakeholder lainnya. Dengan keterbukaan ini, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dana BOS yang bisa merugikan dunia pendidikan," paparnya.

Ia juga menyarankan agar pengelolaan website sekolah menggunakan anggaran dari dana BOS, dengan sistem yang dikelola oleh pihak sekolah atau pihak ketiga agar lebih profesional dan terpusat.

"Nanti servernya bisa dibuat menjadi satu agar lebih efisien. Pembuatan serta pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh pihak ketiga agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh masyarakat," kata Asroni.

Lebih dari sekadar alat transparansi keuangan, Asroni menambahkan bahwa website sekolah juga bisa berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat.

"Website ini tidak hanya memuat informasi penggunaan dana BOS, tetapi juga bisa menampilkan prestasi siswa, data guru, jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta menjadi perwajahan sekolah di era digital ini," jelasnya.

Transparansi keuangan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kota Bandar Lampung sekaligus menjadi bagian dari implementasi pendidikan antikorupsi.

Dengan adanya website sekolah yang terbuka dan informatif, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mengawasi dan memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, tanpa ada penyimpangan. (***)

Editor : Sandy,