BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, dan pelaku ekonomi desa, agar manfaat program nasional tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa, jadi seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah," kata Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung, Senin (22/6/2026).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sendiri, berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program MBG, sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak, tapi juga menjadi sarana memperkuat perekonomian desa.
Gubernur Mirza menilai, Program MBG memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung, karena kecukupan gizi dan konsumsi protein menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.
Lampung sendiri, saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan manusia, salah satunya tercermin dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung, yang masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Indonesia.
Selain itu, tingkat konsumsi protein masyarakat Lampung juga masih tergolong rendah, meskipun provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Lampung dikenal sebagai penghasil ayam, telur, ikan, jagung, dan berbagai komoditas pangan lainnya.
"Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat," ujarnya.
Menurut Gubernur Mirza, Program MBG menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan daya beli.
Pemprov Lampung juga melihat program tersebut sebagai instrumen untuk mendorong perputaran ekonomi di desa. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG harus terintegrasi dengan pelaku usaha lokal, agar manfaat ekonominya tidak hanya berhenti di dapur penyedia makanan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung mendorong kerja sama antara pengelola dapur MBG dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.
Keterlibatan pelaku ekonomi desa perlu dibangun secara bertahap, melalui pembinaan dan pendampingan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan serta standar yang ditetapkan dalam program MBG. (***)
Editor : Febri Arianto
Berikan Komentar
Olahraga
633
DPRDPROV
759
178
23-Jun-2026
227
23-Jun-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia