Ilustasi Ai Ketua Komisi VI DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah (kanan) | Lampungpro.co/Ist

"Aspek legalitas ini penting karena menyangkut kepastian hukum bagi siswa, orang tua, maupun masyarakat. Jangan sampai muncul kebingungan mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sekolah tersebut," ujarnya.

Asroni juga menyoroti pernyataan yang menyebut Yayasan SMA Siger berada di bawah naungan KORPRI. Menurutnya, hal tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa KORPRI selama ini dikenal sebagai organisasi profesi Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi pembinaan dan pengembangan anggotanya. Karena itu, apabila ada yayasan pendidikan yang dikaitkan dengan KORPRI, maka hubungan kelembagaan, dasar hukum, serta kewenangan masing-masing pihak harus dipaparkan secara terbuka.

"Kami menghormati semua pihak yang telah memberikan penjelasan. Namun masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana hubungan antara yayasan dengan KORPRI, apakah sebagai pendiri, pembina, pemberi dukungan, atau bentuk hubungan lainnya. Informasi ini penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran," katanya.

Lebih lanjut, Asroni menegaskan bahwa penggunaan aset milik pemerintah daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan harus mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, setiap penggunaan aset negara wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak boleh diabaikan, terlebih ketika menyangkut sektor pendidikan yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

Di tengah polemik yang berkembang, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung meminta seluruh pihak untuk tidak menjadikan siswa sebagai korban dari persoalan administrasi maupun perdebatan kelembagaan yang terjadi.