Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. (kemeja putih) | LAMPUNGPRO.CO

“Kalau konflik internal terus berulang, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Pelayanan kesehatan bisa terganggu dan ini tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya.

Asroni juga menyinggung potensi kejenuhan jika kepala puskesmas terlalu lama menjabat di satu tempat, yang bisa memicu gesekan internal.

“Penyegaran itu perlu. Lingkungan kerja yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan,” kata dia.

Meski demikian, Asroni menegaskan bahwa kewenangan rotasi jabatan sepenuhnya berada di tangan Wali Kota.

DPRD, kata Asroni, hanya memberikan masukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

“Dana BOK dan BLUD adalah dana pelayanan publik. Harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai menjadi ruang abu-abu yang menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” pungkasnya.

Menutup pernyataannya, Asroni mengingatkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung agar lebih serius melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas. (***)
Editor : Sandy,