Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., bersama anggota Komisi IV | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung meminta polemik internal yang terjadi di cabang olahraga (cabor) biliar tidak menghambat keikutsertaan atlet dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung, Selasa (15/9/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Purwanto, mengatakan RDP digelar salah satunya untuk memastikan kesiapan kontingen Bandar Lampung menghadapi Porprov, termasuk memastikan nasib atlet biliar yang telah dipersiapkan untuk bertanding.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di internal organisasi cabor seharusnya tidak sampai merugikan atlet. Para atlet, kata Agus, telah melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi sehingga harus mendapatkan kepastian mengenai kesempatan mereka untuk bertanding.

“Yang kita inginkan atlet-atlet kita yang akan bertanding di Porprov bisa berjalan, terutama biliar. Kita meminta kepastian kepada KONI Kota bahwa atlet biliar bisa ikut serta dalam Porprov,” ujar Agus Purwanto usai RDP, Selasa (15/9/2026).

Agus menegaskan, persoalan kepengurusan di dalam organisasi olahraga harus diselesaikan melalui mekanisme internal yang berlaku. Penyelesaian konflik organisasi tidak boleh berujung pada hilangnya kesempatan atlet untuk tampil membawa nama Bandar Lampung.

“Kalau ada permasalahan internal, kita minta segera diselesaikan. Jangan sampai gara-gara persoalan ini atlet-atlet kita yang menjadi korban,” tegasnya.

Ia menyebut, Komisi IV DPRD ingin memperoleh kepastian langsung dari KONI Kota mengenai status keikutsertaan atlet biliar. Hal tersebut dinilai penting mengingat Bandar Lampung merupakan salah satu peserta sekaligus daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porprov Lampung.

Menurut Agus, seluruh cabor yang menjadi bagian dari kontingen Bandar Lampung semestinya memperoleh kesempatan untuk mengikuti pertandingan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk cabor biliar.

“Jadi hari-hari ini kita ingin mendapat kepastian bahwa atlet kita dari cabang olahraga biliar bisa ikut serta dalam Porprov,” katanya.

Meski telah mendapatkan penjelasan dari KONI Kota, DPRD belum berhenti melakukan pemantauan. Komisi IV berencana kembali memastikan perkembangan persoalan tersebut hingga mendekati pelaksanaan pertandingan.

“Nanti kita coba pastikan lagi. Kalau hari ini kita sudah mendapat keterangan bahwa KONI bisa memastikan mereka ikut, nanti akan kita lihat lagi perkembangannya sejauh mana. Apakah cabang biliar ini bisa ikut atau tidak,” ujar Agus.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kota Bandar Lampung, Rahmudin, mengatakan RDP bersama Komisi IV membahas dua persoalan utama, yakni kesiapan kontingen Bandar Lampung menghadapi Porprov dan polemik internal yang terjadi dalam kepengurusan cabor biliar.

Rahmudin memastikan persiapan kontingen Bandar Lampung untuk mengikuti Porprov tidak mengalami kendala berarti. Sementara polemik biliar, menurutnya, merupakan persoalan internal organisasi cabor yang harus diselesaikan oleh pihak terkait.

“Kesiapan Bandar Lampung ikut Porprov dan masalah polemik biliar. Kalau polemik biliar, kita secara langsung tidak boleh ikut campur karena itu ranah internal cabor biliar,” jelas Rahmudin.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan kepengurusan organisasi biliar. Ketua organisasi cabor tersebut disebut telah terpilih, namun proses administrasi kepengurusan hingga penerbitan surat keputusan (SK) masih menjadi persoalan.

“Ketua sebenarnya sudah terpilih, tetapi setelah terpilih dan direkomendasikan KONI, SK-nya tidak dikeluarkan sejak 2025,” ujarnya.

Rahmudin mengatakan, KONI Kota Bandar Lampung sebelumnya telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui mediasi. Namun, agenda mediasi yang telah disiapkan tidak terlaksana karena dibatalkan oleh pihak yang sebelumnya meminta mediasi.

“Internal mereka. Mereka minta mediasi, kita sudah siapkan waktunya, tetapi mereka yang membatalkan,” katanya.

Kendati polemik kepengurusan belum sepenuhnya selesai, Rahmudin memastikan atlet biliar tetap masuk dalam persiapan kontingen Bandar Lampung untuk Porprov Lampung.

Ia menjelaskan, keikutsertaan kontingen dalam Porprov merupakan kewenangan KONI kabupaten/kota sebagai pihak yang mengirimkan atlet. Karena itu, persoalan internal kepengurusan cabor tidak secara otomatis menghilangkan status persiapan atlet.

“Masalah Porprov tidak ada masalah karena ini bukan ranahnya cabor, tetapi ranah KONI. Yang mengirim nanti kan 15 kabupaten/kota, masing-masing KONI,” jelasnya.

Meski demikian, Rahmudin mengakui masih terdapat kemungkinan pertandingan biliar tidak digelar apabila persoalan organisasi tersebut belum memperoleh penyelesaian hingga pelaksanaan Porprov.

Menurutnya, apabila KONI Provinsi Lampung belum mampu menyelesaikan persoalan dengan Pengprov terkait, KONI Kota Bandar Lampung dapat mengambil langkah dengan mengusulkan agar cabor biliar tidak dipertandingkan.

“Kalau nanti KONI Provinsi belum bisa menyelesaikan dan Pengprov tetap ngotot, KONI Kota bisa mengusulkan untuk tidak mempertandingkan cabor biliar,” kata Rahmudin.

Kondisi tersebut membuat kepastian mengenai pertandingan biliar masih bergantung pada penyelesaian polemik organisasi di tingkat provinsi maupun kepengurusan cabor.

Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun memastikan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut. DPRD berharap konflik internal organisasi olahraga tidak mengorbankan atlet yang telah menjalani latihan dan persiapan untuk menghadapi Porprov.

Dengan waktu pelaksanaan Porprov yang semakin dekat, penyelesaian persoalan kepengurusan dinilai penting agar atlet memperoleh kepastian. Para atlet pun diharapkan dapat berkonsentrasi penuh mempersiapkan diri tanpa terbebani persoalan organisasi yang berada di luar arena pertandingan. (*/rls)