Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II mengalami peningkatan 4,59 poin

SAKIP inilah yang nantinya akan mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk dapat menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan strategis berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menambahkan, untuk memantau implementasi pembangunan SAKIP di seluruh instansi pemerintah sehingga terwujud efisiensi birokrasi, Kementerian PANRB setiap tahun melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP dan melakukan pembinaan yang berkesinambungan.

Evaluasi tersebut memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori, bukan dalam rangka mengkompetisikan instansi pemerintah, namun memetakan tingkat implementasi atas manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga Kementerian PANRB dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisinya.

Hadir dalam acara ini, Gubernur Bali, para Bupati/Walikota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kak mantan Utara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Noviantika Nasution, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel. (HUMAS MENPANRB)

Pemda yang meraih predikat A
1. Provinsi  Jatim
2. Kab. Banyuwangi,

Pemda yang meraih predikat BB
1. Pemprov  Bali
2. Pemprov Kalsel
3. Kab. Badung (Bali),
4. Kab. Bondowoso,
5. Kab Gresik,
6. Kab  Malang,
7. Kab Lamongan,
8. Kab Ngawi,
9. Kab Probolinggo,
10. Kab Pasuruan,
11. Kab Sidoarjo,
12. KabTulungagung,Kota Blitar,
13. Kota Malang, (Jatim)
14. Kota Pontianak, (Kalbar)
15Kab. Hulu Sungai Selatan (Kalsel)