Anwar mengakui, bahwa pariwisata adalah cara yang cepat, mudah dan murah untuk menghidupkan usaha di desa, dengan konsep homestay desa wisata itu. Pariwisata sedang bergairan. Kemendes bertanggung jawab untuk menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Jadi sudah matching, kata Anwar Sanusi.

Anwar menambahkan, dana desa itu memang kewenangan mutlak masyarakat desa, namun demikian harus ada semacam rambu-rambu koridor yang digunakan sebagai alat memantau penggunaan dana.

"Prioritas penggunaan dana desa, ada semacam pergeseran, dua tahun pertama menyangkut kesiapan atau membangun infrastruktur. Namun bagi desa-desa yang memang memiliki potensi wisata, dana tersebut boleh digunakan untuk membangun infrastruktur untuk mendukung wisatanya, termasuk homestay," kata Anwar.

Lebih anjut, Anwar mengatakan, untuk menjadikan sebuah desa wisata dapat berkembang tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Kemendes PDTT telah membentuk taskforce dengan melibatkan Kementerian Pariwisata dan Kepala Daerah di sejumah kabupaten.

Kolaborasi Desa Wisata itu menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, bisa dengan cepat direalisasikan, karena target kunjungan wisman ke tanah air terus menanjak tajam. Berharap amenitas dari industri yang tidak akan cukup waktu.

"Membangun hotel dan resort kelas dunia, itu butuh waktu lama, lima tahun belum tentu jadi. Tapi membangun homestay, enam bulan sudah cukup. Karena itu secara paralel, program pemberdayaan desa menjadi desa wisata itu akan sangat cantik," kata Menpar Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya menambahkan, Desa Wisata sangat bisa dikembangkan potensinya bisa diambil dari desa-desa yang berada di 10 Bali Baru, atau 10 Top Destinasi. Dari Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jateng, Bromo Tengger Semeru (BTS) Jatim, Mandalika Lombok NTB, Labuan Bajo Komodo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maltara, bisa dipetakan untuk disulap menjadi Desa Wisata.