Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani | Lampungpro.co/LIA

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandar Lampung, terkait adanya pasangan calon yang didiskualifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. Sejak awal, Ahmad Muzani telah mendorong Bawaslu untuk diperluas pengawasannya.

"Bawaslu dibentuk untuk mengawasi proses jalannya pemilihan umum dan Pilkada. Awalnya Bawaslu diperkuat agar pengawasannya lebih baik lagi, agar kualitas demokrasi dalam Pemilu lebih baik. Terkait kasus di Bandar Lampung, saya melihat perjalanannya proporsionalnya berlebihan," kata Ahmad Muzani saat ikut kunjungan kerja Komisi II ke Lampung, Rabu (3/2/2021).

Dalam pelaksanaannya, Ahamd Muzani menilai penyempurnaan aturan main baik undang-undang Pilkada, termasuk aturan baru juga harus rigid. Misal kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon, termasuk kewenangan Bawaslu dalam hasil Pilkada. Sebab pilkada merupakan hajat terbesar demokrasi.

"Ini kemudian harus disempurnakan hal-hal kedepan agar Pemilu bisa lebih bagus lagi. Persoalan Bandar Lampung ini harus menjadi pelajaran, agar jangan sampai Bawaslu jadi pemanis dalam demokrasi," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini.

Sebelumnya jajaran Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Lampung, dengan bertemu jajaran KPU dan Bawaslu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Rabu (3/2/2021). Kunker tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di delapan kabupaten/kota di Lampung. (PRO3)