Anggota DPRD Lampung Saat Reses | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Tulang Bawang,  Tulangbawang Barat, dan Mesuji, Putra Jaya Umar, menggelar kegiatan reses di wilayah Dapilnya pada 26 Februari hingga 5 Maret 2026.

Dalam dialog bersama warga, persoalan infrastruktur jalan, pajak kendaraan, irigasi pertanian hingga tunggakan BPJS Kesehatan menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat.

Putra Jaya Umar mengatakan, keluhan paling dominan dari masyarakat adalah terkait kondisi infrastruktur jalan, yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan.

Menurutnya, persoalan tersebut mencakup berbagai jenis jalan, mulai dari jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan hingga jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi.

"Selain itu, masyarakat juga menyoroti dampak kendaraan bertonase berlebih atau over dimension over load (ODOL), yang dinilai turut mempercepat kerusakan jalan," kata Putra Jaya Umar.

Keluhan lain yang cukup kuat disampaikan warga adalah terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor, khususnya penerapan opsen pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

Putra Jaya menjelaskan, masyarakat merasa terbebani karena selain membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kini juga dikenakan opsen pajak dengan besaran yang hampir sama.

Masyarakat juga menyampaikan aspirasi yang menginginkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan, sehingga masyarakat tetap terdorong untuk taat membayar pajak tanpa terkendala administrasi.

Di sektor pertanian, persoalan irigasi juga menjadi sorotan dalam reses tersebut. Putra Jaya menyoroti kondisi Bendungan Way Rarem yang saat ini memiliki debit air melimpah saat musim hujan, namun distribusi air ke lahan pertanian belum maksimal.

Hal itu disebabkan banyaknya sampah dan eceng gondok yang menyumbat saluran irigasi. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan baik ke persawahan dan petani harus bergiliran mendapatkan pasokan air.

Putra Jaya pun mendorong pemerintah daerah, untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Kementerian Pertanian, agar dilakukan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi. (***)

Editor : Febri Arianto