Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (Kiri) | Lampungpro.co/Diskominfotik Provinsi Lampung

Di APBN, tambah Darmawan, istilahnya bukan belanja langsung dan belanja tidak langsung tetapi belanja pegawai dan belanja modal. "Terkait komposisi belanja pegawai lebih tinggi dibanding belanja modal, di kami juga begitu," kata dia. 

Solusinya belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung itu bisa diambil dari DAK ini untuk infrastruktur. Karena DAK ini sifatnya berupa usulan, terutama untuk DAK yang sifatnya reguler. 

Kalau belanja infrastrukturnya kurang, bisa mengusulkan DAK yang sifatnya reguler, ke Kementerian yang sifatnya teknis kemudian nanti diusulkan ke Kementerian Keuangan. Lalu dikaji oleh Kementrian dan Lembaga Teknis berdasarkan kelayakan nanti bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Muhammad Dody Fachrudin dalam kesempatan itu mengatakan, Lampung diberikan penghargaan karena Percepatan penyaluran. Selain, penyalurannya termasuk eksekusinya tercepat, sejalan dengan arahan Presiden. 

Sementara kepala BPKAD, Marindo menjelaskan, Gubernur Lampung sejak awal draft dan pencairan awal sangat konsen. Bahkan kaitannya dengan dokumen keuangan menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Terkait percepatan realisasi anggaran OPD yang memiliki dana DAK didorong untuk lebih cepat dalam melaksanakan proses lelang tender dan pelaksanaan di lapangannya. Sebenarnya OPD-lah yang berbuat, sehingga mereka cepat dalam merealisasikan belanjanya lalu pelaporannya. 

"DAK 3 tahap direalisasikan dalam 1 tahun anggaran dan alhamdulillah Lampung tercepat mulai dari awal tahap pertama sampai terakhir dalam merealisasikan DAK ini. Semoga prestasi ini kedepan dapat dipertahankan berkat dorongan Bapak Gubernur kepada OPD pelaksana DAK," kata Marindo.