Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menandatangani | Lampungpro.co/Biro Admin Lampung

Proses perencanaan pembangunan yang baik disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Saat ini perkembangan perekonomian Provinsi Lampung sudah mulai membaik, ditandai dengan perekonomian Lampung tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 2,79%. 

Begitu juga capaian indikator makro pembangunan lainnya, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dari sebesar 12,76% pada tahun 2020 turun signifikan menjadi sebesar 11,67% pada tahun 2021. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, lanjut Gubernur Arinal, Provinsi Lampung sudah berhasil memperoleh 68 penghargaan dari berbagai pihak, yang menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan ke depan.

Penghargaan itu antara lain kinerja positif di mata publik atas keberhasilan dalam membangun Lampung (9 Gubernur terbaik); Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47%, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani.Kemudian, Teknologi Tepat Guna Nasional XXII dengan memperoleh penghargaan juara III Nasional; Angka Kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (Sikomandan); mensupport program Pertashop dari  PT. Pertamina dan lainnya.

Dalam memperkuat proses perencanaan ke depan, Gubernur Arinal mengungkapkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pertama, perlunya penguatan pelaksanaan Program berbasis kinerja. "Sehingga apa yang kita rencanakan lebih fokus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pastikan upaya tercapainya target 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan, pemenuhan komitmen terhadap pelaksanaan 33 Agenda Kerja Utama dan Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal serta target Pembangunan yang Berkelanjutan," ucap Gubernur. 

Kedua, perlunya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran difokuskan pada penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi, hilirisasi, penguatan UMKM, penanganan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, stunting. Serta, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penurunan angka pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan.

Ketiga, perlunya fokus perencanaan berbasis kewilayahan. Dalam hal ini, tentu juga diperlukan harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan program-program pembangunan kewilayahan.

Dan keempat, perlunya keterpaduan sumber-sumber pendanaan program-program pembangunan daerah. "Kita harus berfikir inovatif dan melakukan terobosan untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Sehingga, masyarakat dapat terlayani secara maksimal.