Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal | Lampungpro.co

"Keinginan dari Pak Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa kita ini dimaksimalkan untuk dilakukan nilai tambah atau hilirisasi di desa kita masing-masing," ujarnya.

Mirza menilai pemahaman masyarakat terhadap koperasi selama ini masih identik dengan kegiatan simpan pinjam. Padahal, menurut dia, fungsi koperasi jauh lebih luas dan dapat menjadi penggerak perekonomian desa.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda berkomitmen mendukung percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP. Lampung, kata dia, bahkan berada di peringkat keempat nasional dalam pembentukan KDKMP dan menjadi yang tertinggi di luar Pulau Jawa.

"Forkopimda meyakini KDKMP ini adalah salah satu cara bagaimana kita bangkit. Kepala desa juga paham bahwa KDKMP ini adalah alat mereka untuk memberikan kemakmuran yang lebih buat masyarakat yang ada di desa-desa," katanya.

Pemprov Lampung juga menyiapkan program 500 Desa Maju yang diarahkan untuk memperkuat hilirisasi produk pertanian. Di antaranya pengolahan jagung menjadi pakan ternak dan penggilingan padi melalui fasilitas rice milling di desa.

Program tersebut ditargetkan selesai pada 2027 dan selanjutnya diintegrasikan dengan operator KDKMP. Selain itu, koperasi diharapkan menjadi wadah bagi UMKM agar semakin kuat, mampu bersaing, dan berkembang.

Mirza juga menyoroti persoalan distribusi gabah Lampung yang selama ini masih banyak dikirim ke Pulau Jawa untuk diproses sebelum kembali dijual di Lampung. Kondisi tersebut dinilai membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak terhadap harga beras.