Kepala Puskesmas Segala Mider, dr. Destriana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi A Temanggung | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung memanggil Kepala Puskesmas Segala Mider untuk mengklarifikasi pemberitaan terkait dugaan pengkondisian dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta isu suasana kerja internal puskesmas.

Pemanggilan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, yang meminta penjelasan terbuka dari Kepala Puskesmas Segala Mider, dr. Destriana, dalam rapat klarifikasi, Selasa (13/1/2026).

Di hadapan anggota dewan, Asroni secara tegas menanyakan kebenaran informasi mengenai dugaan pengumpulan dana BOK yang ditransfer ke rekening fasilitas layanan kesehatan di bawah Puskesmas Segala Mider.

“Terkait jasa pelayanan atau dana BOK yang ditransfer ke rekening, misalnya Puskesmas Pembantu atau puskeskel sebesar Rp400 ribu, apakah itu benar?,” tanya Asroni.

Tak hanya soal anggaran, Komisi IV juga menyoroti isu hubungan kerja internal yang disebut-sebut tidak harmonis. Asroni meminta klarifikasi terkait kabar adanya ketegangan antara pimpinan dan sejumlah staf.

“Bagaimana suasana kerja di Puskesmas Segala Mider? Apakah benar terjadi hubungan yang kurang kondusif antara pimpinan dan beberapa staf, seperti yang diberitakan?,” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, dr. Destriana secara terbuka membenarkan adanya kebijakan pengumpulan dana BOK yang dimaksud.

“Benar, itu merupakan kebijakan kami. Kami sudah berkoordinasi untuk mengumpulkan dana BOK tersebut, jadi dana itu memang kami kumpulkan,” ujar dr. Destriana di hadapan Komisi IV.

Sementara terkait suasana kerja, dr. Destriana juga tidak menampik adanya gesekan dengan sejumlah staf selama masa kepemimpinannya.

“Saya sudah hampir 3,5 tahun memimpin. Mungkin ada bawahan yang kurang suka dengan gaya kepemimpinan saya,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa tidak semua staf dapat menerima pendekatan kepemimpinan yang diterapkannya selama ini.

Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan klarifikasi ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, terutama dalam memastikan tata kelola anggaran kesehatan berjalan transparan serta iklim kerja di fasilitas pelayanan publik tetap kondusif. (***)

Editor : Sandy,