Ketua Komisi IV DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., MM. | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung seharusnya menjadi wajah terbaik pelayanan publik di Lampung. Namun berbagai data menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Data dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IPM Bandar Lampung berada pada angka 77,44 dan meningkat menjadi 80,46 pada tahun 2024. Capaian ini tentu membanggakan karena menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia.

Namun, tingginya angka IPM tidak boleh membuat kita berpuas diri. Di balik capaian tersebut masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

Pada sektor pendidikan, Bandar Lampung memiliki sekitar 12.700 tenaga pendidik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. Rasio guru terhadap siswa juga relatif baik. Pada jenjang PAUD rasio guru terhadap siswa mencapai 1:9,31, pada SD sebesar 1:15,66, dan pada SMP sebesar 1:12,16. Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan tenaga pendidik cukup memadai.

Namun kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. RPJMD Kota Bandar Lampung mencatat masih terdapat 104 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 25 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat.

Angka tersebut mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada. Namun bagi siswa yang setiap hari belajar di ruang kelas yang kurang layak, persoalan tersebut bukan sekadar statistik. Kondisi fisik sekolah yang kurang memadai dapat memengaruhi kenyamanan belajar dan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

Lebih jauh lagi, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam dokumen RPJMD juga mengakui bahwa kualitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan yang dirasakan masyarakat memang merupakan persoalan nyata yang perlu mendapat perhatian bersama.