Sekretaris Parpadi Lampung Supriyadin | Ist/Lampungpro.co

"Permodalan ini masalah serius, apalagi setelah pandemi Covid-19, kemampuan keuangan banyak penggilingan menurun. Kalau bank bisa membantu dengan skema yang tidak menyulitkan, tentu sangat membantu kami untuk tetap beroperasi dan mendukung program pemerintah," harap Supriyadin.

Menurutnya, syarat-syarat yang terlalu banyak dari pihak perbankan sering kali menjadi penghambat. Ia berharap ada kebijakan khusus yang memungkinkan akses modal lebih mudah dan cepat.

Supriyadin mengajak seluruh anggota Perpadi di Lampung, untuk tetap tegak lurus dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal penyerapan gabah melalui Bulog.

"Tekad kami jelas, membantu pemerintah, karena kami terus lakukan pendataan anggota dan himbau mereka untuk fokus bantu Bulog. Semua alat, semua sumber daya, kami gunakan untuk kepentingan nasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, di wilayah Sumatera Selatan terdapat empat perusahaan penggilingan besar dengan klasifikasi A. Sementara di Jawa Barat dan Banten terdapat tujuh perusahaan besar serupa.

Menyikapi wacana kebijakan diskresi yang membuka jalur keluar gabah, Perpadi mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak bagi Lampung.

RDP tersebut, diharapkan menghasilkan formulasi kebijakan yang adil dan seimbang, antara kepentingan petani, pengusaha, dan stabilitas pasokan pangan di daerah. (***)