WASHINGTON DC (Lampungpro.com) :  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menjelaskan, disela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti pimpinan Badan Anti Teror se dunia di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, sejak 28- 29 Juni 2018. Pihaknya sempat melakukan pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen ) PBB, Antonio Gutteres membahas soal penanggulangan terorisme.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia terkait penanggulangan terorisme, diantaranya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu.

"Di Undang-Undang yang baru itu memiliki bab khusus mengenai pencegahan, memfokuskan pada kesiagsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, kata Suhardi dalam rilisnya, Sabtu (30/6/ 2018).

Menurut Suhardi, selama ini program BNPT mengutamakan pendekatan lunak (soft approac) dalam menanggulangi terorisme, seperti yang telah dilaksanakan pada beberapa daerah, diantaranya Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Upaya tersebut kami lakukan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat," ujar dia.

Suhardi menambahkan, Sekjen PBB mengapresiasi kinerja BNPT dengan pendekatan lunak tersebut dalam penanggulangan ekstrimisme dan terorisme. Bahkan Indonesia menjadi anggota PBB yang memliki pengalaman terbaik diantara anggota Negara lain.

Sekjen PBB menyampaikan, kehadiran BNPT menunjukan komitmen Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional, terangnya.

Nantinya, PBB bakal membentuk rencana aksi kawasan pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan di ASEAN. Sehingga Indonesia dapat memainkan perannya pada kawasan Asia Tenggara.(**/PRO4)