Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Ketua Komisi II DPRD Lampung sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mendesak agar pemerintah pusat segera membahas larangan terbatas (Lartas) impor tapioka.

Ahmad Basuki menduga, ada praktik curang dalam impor tapioka yang berdampak langsung terhadap anjloknya harga singkong petani. Menurutnya, tata niaga komoditas singkong saat ini sarat ketimpangan dan tidak berpihak pada petani lokal.

Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan pada tahun 2024 lalu, impor tapioka secara nasional mencapai 267 ribu ton atau setara dengan lebih dari 1,3 juta ton singkong lokal.

Masifnya impor tersebut, turut membuat harga singkong di tingkat petani merosot tajam, termasuk di Lampung yang merupakan produsen utama singkong nasional.

"Atas hal itu, petani singkong Lampung yang saat ini menjadi produsen utama singkong nasional, maka otomatis terdampak langsung terhadap tapioka impor," kata Ahmad Basuki dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).

Ahmad Basuki juga turut menyoroti adanya praktik penguasaan lahan pertanian oleh perusahaan pengolahan singkong, sebagai penyebab tambahan merosotnya harga di tingkat petani.

"Penguasaan lahan oleh perusahaan juga punya andil menurunkan harga singkong yang ditanam langsung oleh petani, ini seharusnya pabrik fokus hilirisasi saja, sehingga singkongnya dari petani," ujar Ahmad Basuki.

Hal itulah yang menurut Ahmad Basuki, pola kemitraan yang sesungguhnya petani yang menanam, perusahaan yang mengolah, dan pemerintah sebagai regulator yang memastikan tata niaga berkeadilan.

Ahmad Basuki turut mengingatkan, sektor pertanian tidak akan berkembang, jika tidak disertai dengan jaminan harga yang menguntungkan bagi petani.

Sebagai anggota Tim Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Ahmad Basuki menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi tata kelola distribusi singkong di Lampung.

Ia kepada meminta pemerintah pusat dan daerah, untuk segera menertibkan pola impor dan membangun sistem kemitraan yang adil dan transparan, antara petani dengan industri, karena negara harus hadir dan berpihak, serta hangan biarkan petani singkong kalah di tanah sendiri. (***)

Editor : Febri Arianto