Kontribusinya memberikan 11% dari seluruh pinjaman dan penjaminan kepada 85 perusahaan kelapa sawit pada periode 2010-2016. Namun Maybank tidak memiliki kebijakan risiko yang tersedia secara publik, untuk pembiayaan sektor ini.

Siaran pers yang diterima Lampungpro.com, Rabu (28/2/2018), menyebutkan Maybank memiliki hubungan keuangan dengan sejumlah besar perusahaan minyak sawit kontroversial yang terlibat dalam masalah lingkungan, sosial dan tata kelola. Implikasi ini membuat Maybank terpapar risiko finansial dan risiko reputasi yang signifikan.

Ada lima klien kelapa sawit Maybank yang aktif di Indonesia. Semuanya terlibat dalam konflik yang berkaitan dengan deforestasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan karbon tinggi, pengembangan lahan gambut, kebakaran besar di konsesi mereka, konflik dengan masyarakat lokal mengenai perebutan lahan, kurangnya free, prior and informed consent (FPIC), dan kondisi kerja buruk termasuk kerja paksa (pekerja anak).

Perkembangan kelapa sawit menghancurkan jutaan hektar hutan dan lahan gambut di Indonesia. Hal ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merampas banyak hak komunitas lokal dari tanah adat mereka. Banyak perkebunan didirikan di lahan gambut, drainase pada lahan gambut membuat lahan sangat mudah terbakar, menyebabkan banyak kebakaran, menyebabkan masalah kesehatan terkait kabut asap, dan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi.

Beberapa pemodal besar menerapkan kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) untuk mencegah mereka terlibat langsung dengan klien kontroversial. Namun, analisis dalam laporan ini menemukan para pemodal ini masih mendapatkan keuntungan dari perusahaan kelapa sawit yang kontroversial, yaitu dengan membiayai Maybank.

Sementara, beberapa pemodal ini adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan penandatangan UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI). Keterlibatan tidak langsung di perusahaan kelapa sawit yang kontroversial ini, tidak sesuai dengan semangat komitmen mereka, dan menyebabkan mereka terpapar risiko reputasi. (PRO1)