Pamflet Pemkab Lampung Timur | Ist/Lampungpro.co l

Sebelumnya dea-desa di sekitar TNWK sering kali terjebak dalam konflik manusia-satwa (gajah) dan tekanan terhadap lahan hutan akibat keterbatasan ekonomi.

Namun sekarang, ada 23 desa penyangga telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas konservasi melalui skema Voluntary Carbon Village. Perubahan ini mengubah pola hubungan masyarakat dengan hutan, dari yang sebelumnya merambah, kini menjadi penjaga hutan yang mendapatkan akses ekonomi baru dari perdagangan karbon dan ekowisata.

4. Transisi Energi: Dari Biaya Tinggi Menjadi Kemandirian Bersih

Sebelumnya instansi publik dan masyarakat sangat bergantung pada energi fosil dengan biaya operasional yang terus meningkat, serta penggunaan kayu bakar yang memicu deforestasi.

Namun sekarang, pemerintah telah memasang PLTS Atap dengan total kapasitas 2 MWp di sekolah, Puskesmas, dan gedung publik yang mampu mengurangi penggunaan listrik sebesar 20–35 persen.

Selain itu, perluasan jaringan gas kota di 9 kecamatan telah membantu rumah tangga rentan beralih dari kayu bakar ke energi bersih yang lebih terjangkau.

5. Ekonomi Hijau di Sektor Perhutanan