Menko Polkam Saat Kunjungi Polda Papua Barat Daya | Ist/Lampungpro.co

SORONG (Lampungpro.co): Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, memberikan apresiasi kepada Polda Papua Barat Daya, bersama TNI dan pemerintah daerah, dalam pemulihan keamanan berbasis humanity approach.

Dudung Abdurachman mengatakan, penanganan gangguan keamanan di tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat, harus menjadi bagian penting dalam memulihkan keamanan.

Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

"Pesan Presiden Prabowo, kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tapi kegiatan-kegiatan dengan hati," kata Dudung Abdurrahman.

Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut, diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Dudung menilai, kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, agar bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Dudung turut mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Itu karena kesejahteraan identik dengan keamanan, sebab kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat.

Pernyataan tersebut, turut menegaskan pemulihan keamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang kondusif sangat dibutuhkan, agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Hengki Haryadi mengungkapkan, upaya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan.

Menurut Hengki, dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.

"Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya," ungkap Brigjen Hengki.

Hengki menegaskan, koordinasi antar lembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah. Pemerintah daerah dan aparat, perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

Prinsip tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, terkait keamanan yang harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap unsur terkait harus bekerja bersama, terkoordinasi, dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri.

Di sisi lain, Hengki juga menegaskan, personel Polri tetap harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Sebab pengabdian aparat negara, harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach, yakni komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya pemulihan keamanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua Barat Daya. (***)

Editor : Febri Arianto