Selain itu, juga dipelukan regulasi dan kelembagaan yang jelas dan kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga.

Bambang menambahkan, pemanfaatan ekosistem danau seharusnya selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan.

Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga atau institusi secara eksklusif, tetapi membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat.

Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif (collective action) dari berbagai berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama. Agar collective action ini dapat berjalan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses, katanya.

Tindak lanjut hasil lokakarya pengelolaan danau berkelanjutan ini adalah untuk memberikan pijakan dalam penyusunan kebijakan dan membangun sinergi antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan danau di Indonesia ke depan.

Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat perencanaan, kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan danau di Indonesia mendatang.