Perguruan Tinggi

JAKARTA (Lampro): Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH diminta tidak menaikkan uang kuliah tunggal tahun ini, sekalipun menurut ketentuan perguruan tinggi dengan status itu berwenang menentukan sendiri besaran uang kuliah tunggal.

Menurut dia, memang berdasarkan peraturan pemerintah, menteri tidak perlu ikut campur menentukan besaran uang kuliah untuk PTNBH. Tapi, semua universitas yang termasuk PTNBH bertanggung jawab pada menteri. "Kami meminta agar PTNBH untuk tidak menaikkan UKT, mengingat harga-harga kebutuhan pokok pada saat ini juga naik," kata Menristekdikti Mohamad Nasir, di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Nasir berharap pengelola perguruan tinggi memperhatikan kemampuan masyarakat dan meminta mereka tidak membebani masyarakat dengan menaikkan uang kuliah.

Saat ini tercatat ada 11 PTNBH, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara. Selain itu, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh November.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati menyatakan universitas akan mengkoreksi besaran uang kuliah tunggal. Terutama UKT yang kategori 6. Untuk kategori 6, katakan yang paling mahal bayarnya Rp15 juta per semester. Tapi itu disamakan untuk orangtua yang penghasilannya Rp10 juta per bulan," kata Dwikorita.

Masalah kemudian muncul adanya orangtua yang merasa mendapat perlakuan tidak adil. Karena mereka yang penghasilannya Rp10 juta per bulan digolongkan bersama dengan konglomerat berpenghasilan ratusan juta per bulan. Untuk itu, UGM akan mengoreksi uang kuliah tunggalnya. (*/ANT)