Wakil Ketua Komisi III Ilham Alawi (kiri) dan bersih-bersih pantai pantai Sukaraja. LAMPUNGPRO.CO

Menyusul viralnya sampah di pantai Sukaraja, Pemkot Bandar Lampung diminta mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Tata kelola sampah memerlukan kebijakan yang tepat serta didukung ketersediaan anggaran yang efektif dan efisien. 

Sayangnya, Pemkot Bandar Lampung dinilai masih abai terhadap persoalan pengelolaan sampah. Bahkan, honorarium petugas kebersihan yang menjadi ujung tombak tata kelola sampah, kerap tidak dibayarkan tepat waktu. 

Menurut Wakil Ketua Komisi III Ilham Alawi dalam rilisnya Selasa (11/07/2023), dia meminta agar Wali Kota Bandar Lampung segera membuat perencanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk itu, menurutnya, diperlukan strategi tata kelola sampah yang mumpuni yang melibatkan SDM petugas kebersihan sebagai ujung tombak, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 

Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang terkesan abai terhadap persoalan sampah. Dia menyoal keterlambatan pembayaran honor petugas kebersihan yang sempat mengemuka ke publik pada tahun 2022 lalu. 

Pria yang akrab dipanggil Kyai Ilham itu juga menyoroti terkait adanya beberapa fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) yang perlu direlokasi karena berada di tengah sarana pemukiman dan sarana olahraga. 

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Kecamatan Kemiling, Langkapura, dan Rajabasa itu menerangkan pengelolaan sampah yang efektif wajib melibatkan kerja sama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Dengan menerapkan strategi tersebut, akan terwujud pengelolaan sampah yang lebih baik sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan apik.

(***)

Editor Amiruddin Sormin