Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Dalam kamus pemerintahan daerah, ada satu kata sakti yang selalu muncul setiap kali anggaran menuai kritik publik: kecolongan. Kata ini ajaib. Ia bisa menghapus jejak pembahasan, melunturkan tanggung jawab, dan seolah-olah menjadikan miliaran rupiah APBD sebagai tamu tak diundang yang tiba-tiba nongol di meja kebijakan.

Polemik Wisata Rohani Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mempertontonkan keajaiban itu. Komisi I DPRD mengaku kecolongan. Padahal, kalau kita jujur sejak awal, dalam kerja legislatif dan eksekutif tidak pernah ada ruang untuk kecolongan. Semua anggaran dibahas, dicatat, disetujui, dan diketok palu. Kalau kecolongan, itu bukan salah system tapi siapa ya?.

APBD bukan amplop misterius. Ia bukan kado ulang tahun yang dibuka belakangan lalu isinya mengejutkan. Maka ketika disebut ada anggaran Rp5 miliar yang awalnya “gelondongan”, publik pantas bertanya: kenapa gelondongan bisa lolos? Apakah DPRD hanya fokus pada besarannya, bukan isinya? Atau isinya dianggap nanti saja dipikirkan, yang penting jalan dulu?

Ironisnya, DPRD sendiri mengklaim telah melakukan kontrol ketat sejak RKA. Tapi hasilnya justru wisata Rohani dan umrah, ASN ikut berangkat, manfaat publik diperdebatkan, dan kegaduhan tak terhindarkan. Kalau ini disebut kontrol ketat, mungkin standar ketatnya memang perlu dikalibrasi ulang.

Penulis sebelumnya juga pernah menyoroti Wisata Rohani ini. Bukan karena anti-agama, bukan pula karena alergi pengajian. Tapi karena ada jurang antara nilai kesalehan yang diklaim dan keadilan anggaran yang dirasakan. Ketika dana miliaran digelontorkan untuk perjalanan, sementara banyak kebutuhan warga masih antre perhatian seperti jalan kelurahan yang bolong-bolong dan rusak bahkan sudah bertahun-tahun, maka wajar jika publik mengernyitkan dahi.

Belum lagi soal keselamatan. Informasi yang muncul menyebutkan bahwa paket perjalanan hanya dilengkapi asuransi perjalanan, tanpa asuransi jiwa padahal yang berangkat Sebagian besar adalah pejabat. Ini menarik. Walikota begitu bersemangat memberangkatkan peserta, tapi soal perlindungan paling dasar justru setengah-setengah. Jika sesuatu yang fatal terjadi di jalan, apakah cukup ditutup dengan pernyataan duka dan doa bersama?

Di titik ini, biasanya muncul bisik-bisik klasik: “Ah, penulis paling iri. Tidak diajak wisata, tidak diberangkatkan umrah oleh wali kota.” Bisa jadi. Penulis tidak menampik kemungkinan itu. Namun justru di sanalah persoalannya: kebijakan publik seharusnya tidak melahirkan rasa iri, karena APBD bukan tiket hadiah, melainkan instrumen keadilan.

Jika program daerah hanya terasa “hangat” bagi kelompok tertentu, sementara mayoritas warga hanya jadi penonton, maka kecemburuan sosial bukan kesalahan rakyat melainkan alarm kebijakan yang gagal peka.

Pada akhirnya, Wisata Rohani bukan masalah utamanya. Masalah sesungguhnya adalah kebiasaan pura-pura kaget setelah anggaran berjalan. Selama kata kecolongan terus dipelihara, publik akan terus bertanya: yang kecolongan itu siapa? DPRD, atau justru masyarakat yang tidak pernah diajak bicara?

Dan mungkin, yang paling jujur bukan mengatakan “kami kecolongan”, melainkan berani berkata: kami lalai, dan kami akan memperbaikinya. Tapi tentu saja, kejujuran semacam itu sering kali lebih mahal daripada perjalanan wisata. (EdAI)

Muhammad Asyihin, S. Pd., M.M. (Pimpinan Media)