Pjs Bupati Lampung Selatan Saat Menerima KUA PPAS APBD Tahun 2021 | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama DPRD Lampung Selatan menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut, berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi yang didampingi dua orang wakilnya yakni Wakil Ketua I Agus Sartono dan Wakil Ketua II Agus Sutanto melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut dari Gedung DPRD setempat. Sementara dari pihak eksekutif, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lampung Selatan Sulpakar menandatangani nota kesepakatan tersebut, secara terpisah dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Rapat paripurna itu dihadiri 38 anggota DPRD Lampung Selatan, dari jumlah 50 anggota secara keseluruhan. Rinciannya, hadir secara fisik sebanyak 21 orang, hadir secara virtual sebanyak 17 orang, dan tidak hadir dengan keterangan izin sebanyak 11 orang. Hadir juga anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, beserta para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, dan Camat dilingkup Pemkab setempat.

Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari paripurna penyampaian dan penyerahan rancangan KUA-PPAS, yang telah dilakukan dan disetujui seluruh Fraksi pada Senin 12 Oktober 2020 lalu. Dalam pendapat akhirnya, delapan Fraksi di DPRD sepakat menerima dan menyetujui penandatanganan KUA-PPAS, oleh Pjs Bupati Lampung Selatan dan pimpinan DPRD Lampung Selatan.

Maka kesimpulan rapat paripurna DPRD adalah menyetujui tentang KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD TA 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2021. Ads delapan Fraksi yang menyetujui yakni Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Nasdem Hanura Perindo," kata Hendry Rosyadi.

Sementara itu, Pjs Bupati Lampung Selatan Sulpakar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih, kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Sekretariat DPRD yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2021. Nota kesepakatan KUA-PPAS APBD ini, adalah rangkuman persetujuan antara Pemkab dengan DPRD, dalam proses awal penyusunan dokumen penganggaran rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2021.

"Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini, menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan. Dengan harapan apa yang disepakati ini, merupakan hasil yang terbaik. Sehingga akan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan," ujar Sulpakar.

Untuk itu seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik, dan saran dari Badan Anggaran DPRD dicatat dan diterima Pemkab Lampung Selatan. Selanjutnya akan menjadi materi bagi Pemkab Lampung Selatan, dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan telah ditanda tangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS itu, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing perangkat daerah dengan berpedoman pada pagu dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama. Selanjutnya berdasarkan pada RKA tersebut, Pemkab Lampung Selatan akan menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah, tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021. (RLS/PRO3)