Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Rapat Paripurna Bersama DPRD Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajukan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah, yakni Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Kedua dokumen tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.

Gubernur mengatakan, penyusunan kebijakan anggaran tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Keuangan daerah bukan hanya soal menjaga keseimbangan angka. Hal yang jauh lebih esensial adalah memastikan pembangunan berjalan dengan optimal, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terus meningkat," kata Rahmat Mirzani.

Untuk perubahan KUA-PPAS 2026, Pemprov Lampung tetap memprioritaskan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan nilai tukar petani.

Sementara itu, sejumlah indikator makroekonomi dan sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio ketimpangan, serta persentase kemantapan jalan, mengalami penyesuaian proyeksi mengikuti perkembangan kondisi hingga akhir tahun.

Menurut Gubernur, penyesuaian tersebut bukan berarti pemerintah menurunkan komitmen pembangunan. Langkah ini dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, dapat dicapai, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dari sisi pendapatan, struktur Perubahan APBD 2026 mengalami rasionalisasi. Hal ini dipengaruhi penyesuaian penerimaan sejumlah jenis pajak sesuai ketentuan pemerintah pusat serta perubahan alokasi dana transfer antardaerah.