Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Rapat Paripurna Bersama DPRD Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

Untuk menjaga agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan, Pemprov Lampung akan mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Selain itu, anggaran pembiayaan juga diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang daerah. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat.

Sementara itu, dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Lampung menyiapkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Pendapatan daerah akan dioptimalkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Adapun belanja daerah pada 2027 akan difokuskan pada pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, peningkatan kualitas infrastruktur, sektor kesehatan, serta pemerataan pendidikan.

Anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan sosial, serta mendukung sinergi program dengan pemerintah kabupaten/kota.

Rahmat Mirzani menegaskan, anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi tahunan.

"Kami menyadari bahwa dokumen anggaran bukanlah sekadar pemenuhan administrasi tahunan semata. Anggaran adalah janji pemerintah kepada masyarakat, dan janji itu harus diwujudkan melalui pelayanan serta pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat," ujarnya.