Pejabat ASN Pemprov Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat sinergi penanggulangan bencana dan memprioritaskan penurunan risiko bencana di wilayah Lampung, dalam upaya mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, Sulpakar mengatakan, di tahun anggaran 2025, BPBD Lampung mendapat alokasi anggaran Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen, yang tentunya sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Pemprov Lampung menyadari, penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana, hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat, dan setelah bencana.

Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan BPBD sebagai unsur utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana.

"Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non alam dan jenis baru seperti likuifaksi. Data BNPB mencatat hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim," kata Sulpakar saat menjadi inspektur upacara bulanan dilingkungan Pemprov Lampung di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (17/7/2025)

Dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa, Pemprov Lampung juga menyadari tantangan penanggulangan bencana di Lampung terus meningkat. 

"Oleh karenanya, diperlukan kinerja yang lebih baik dan sinergi antar pemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah," ujar Sulpakar.

Agenda pembangunan nasional 2025 dan visi Gubernur Lampung yakni bersama Lampung maju menuju Indonesia emas, ditetapkan penurunan indeks risiko bencana sebagai indikator utama pembangunan daerah.

Oleh karenanya, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menjadi bagian integral pembangunan, bukan penghambat. Pemprov Lampung turut mengajak seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. (***)

Editor : Febri Arianto