Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Lampung, Senin (8/9/2025).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pada Agustus 2025 terjadi deflasi tahunan dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen serta tercatat -0,08 persen dari Juli ke Agustus 2025 secara bulan ke bulan. Penurunan terbesar berasal dari kelompok pangan sebesar -0,29 persen.

"Angka 2,31 persen ini, merupakan angka yang sangat baik untuk Indonesia, keseimbangan antara meringankan konsumen dan juga menyenangkan produsen," kata Tito Karnavian.

Selain itu, Kemendagri juga turut mengapresiasi capaian angka inflasi nasional yang terjaga cukup baik, termasuk dengan deflasi harga beras yang cukup signifikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan, target pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada akhir 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem masih berada di level 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.

"Itu artinya, hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat program-program yang dimiliki bersama. Untuk mencapai target ini, kami mengajak untuk terus berkolaborasi mengejar angka ideal penurunan kemiskinan," tegas Muhaimin Iskandar.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5 - 5 persen pada tahun 2029, dari kondisi saat ini sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta jiwa.

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah menugaskan Kemenko PM untuk mengoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan DTSEN serta mendorong sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi tiga langkah utama, yaitu pengurangan beban dasar, dengan memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Lalu peningkatan pendapatan, melalui perluasan akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta penciptaan peluang usaha. Terakhir, penurunan kantong kemiskinan lewat perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

Selain itu, Menko PM juga menegaskan bahwa salah satu tugas gubernur dalam penanggulangan kemiskinan, dengan memberikan dukungan masif pada program Sekolah Rakyat baik dalam perizinan lahan dan tenaga pendidik. (***)

Editor : Febri Arianto