Kasubbid Penmas Polda Lampung, AKBP Rahmad Hidayat saat menunjukkan barang bukti Urea bersubsidi. LAMPUNGPRO.CO/HUMAS POLDA LAMPUNG

Menurut Jambak, modus penyelewengan Urea bersubsidi seperti ini baru kali pertama terjadi. "Ini penyimpangan antar kecamatan dan kabupaten. Baru kali ini modus ini terjadi. Kami meminta agar semua distributor memperketat pengawasan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani," kata Jambak.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Lampung mengungkap penyelewengan Urea bersubsidi. "Pupuk tersebut dijual yang bukan merupakan pengecer pupuk di Kabupaten Lampung Timur," kata Kasubbid Penmas Polda Lampung, AKBP Rahmad Hidayat di Polda Lampung, Lampung Selatan, Senin (7/11/22).

Dia mengatakan pihaknya mendapat laporan penjualan pupuk bersubsidi tersebut pada 9 September 2022. Saat penyelidikan dan penyidikan petugas menemukan ada tumpukkan 175 karung atau setara 8,7 ton warna putih kemasan dengan berat masing-masing kilogram Pupuk Urea produksi PT Pupuk Indonesia. "Karung pupuk tersebut bertuliskan Pupuk Bersubsidi," kata Rahmat Hidayat.

Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Muhammad Fauzi menambahkan penemuan pupuk tersebut berlokasi di gudang toko atau warung Berkah Abadi yang ada di Dusun IV Kedaung, Kelurahan Jaya Asri, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. "Setelah pemilik toko dikonfirmasi diketahui pupuk tersebut berasal dari kios pupuk Bintang Jaya atau pengecer resmi pupuk Urea bersubsidi di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pupuk tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi antara Rp150ribu hingga Rp160ribu per karung yang seharusnya dijual Rp112.500 per karung," kata Muhammad Fauzi.

Ternyata, pengecer resmi pupuk Urea bersubsidi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan   menjual pupuk itu di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur dan bukan kelompok tani yang berhak dan beda wilayah. Cara memanipulasinya, data laporan realisasi dan pendistribusian pupuk seolah-olah sudah disalurkan ke kelompok tani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK).

Terhadap kedua tersangka dikenakan Pasal 6 (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tndak Pidana Ekonomi junto pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Dalam Pengawasan junto pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (3).