JAKARTA (Lampungpro.com)-Persiapan terus dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) untuk mempermudah akses menuju Danau Toba. Salah satunya dengan mengelar rapat koordinasi (Rakor) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam rangka mempercepat konektivitas. 

Rakor yang digelar di kantor Jakarta Railway Center itu juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Hasil rakor pun memperjelas dukungan PT KAI pada konektivitas menuju Danau Toba.

PT KAI mendukung pengembangan kereta api menuju Danau Toba dengan dua tahap, yakni Medan-Pematang Siantar dan Pematang Siantar-Danau Toba, kata Kepala BOPDT, Arie Prasetyo.

Untuk tahap satu atau Medan-Siantar, PT KAI akan menambah frekuensi perjalanan. Nantinya bakal ada enam perjalanan per hari dari Medan menuju Siantar dan sebaliknya. Akan beroperasi pada September 2017, katanya.

PT KAI bahkan sudah menyiapkan sistem integrasi tiket. Dengan demikian, nantinya wisatawan yang tiba di Bandara Kualanamu bisa melanjutkan perjalanan ke Danau Toba dengan menggunakan kereta api. PT KAI siap untuk integrated ticketing Kualanamu-Danau Toba, ujar Arie.

Selain itu, PT KAI juga membenahi Stasiun Pematang Siantar. Ada penataan kawasan di sekitar Stasiun Siantar untuk komersial, ujar Arie, yang menyebut spirit "Indonesia Incorporated" yang diluncurkan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya itu makin bergulir cepat di Danau Toba.

BOPDT tak hanya menggandeng PT KAI. Pelaku bisnis rental mobil dan motor di Siantar pun perlu disentuh. Untuk hal ini BPODT akan berkoordinasi dengan Pemkot Siantar, katanya.

Skenario lain yang disiapkan BPODT adalah menggandeng Damri yakni dalam rangka penyediaan shuttle bus. Jadi ada integrasi moda dengan shuttle bus, katanya.

BPODT juga memberi masukan tentang jalan nasional Pematang Siantar-Parapat. Menurut Arie, jalur itu perlu mendapat penanganan khusus agar menjadi jalan pariwisata.

Salah satu usulan BPODT adalah membuat jalur bersepeda yang nyaman. BPODT akan berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, katanya.

Sedangkan untuk menambah konektivitas udara, BPODT pada 12 April lalu mengikuti rapat koordinasi tentang tindak lanjut pengusulan Bandara Silangit sebagai international airport. Rakor itu bertujuan membahas progres dari masing-masing stakeholder.

Menurut Arie, pada 19-20 April nanti akan ada survei teknis oleh AirNav Indonesia. BUMN bidang navigasi penerbangan itu akan melakukan survei untuk pemasangan instument landing system (ILS) dalam rangka menjadikan Bandara Silangit sebagai international airport.

Hanya saja, untuk pemasangan ILS juga memerlukan lahan. Tepat di ujung runway yang membutuhkan lahan sepanjang 1200 meter, katanya.