Kapolda Lampung Bersama Ketua Bawaslu Lampung dan KPU Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Polda Lampung bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, terus bersinergi berusaha untuk memerangi praktik politik uang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Bawaslu Lampung semakin gencar dalam upaya memberantas praktik politik uang menjelang Pilkada 2024 sebagai bagian dari kampanye anti politik uang.

Bawaslu Lampung bersama 15 Bawaslu Kabupaten/Kota diseluruh Lampung telah menyebarkan ratusan ribu alat peraga sosialisasi (APS) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.

Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, alat peraga tersebut terdiri dari berbagai media, termasuk tayangan di videotron, baju kaus, stiker, spanduk, baliho, banner, poster, selebaran, dan brosur.

"Tujuan kami adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk politik uang dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bersih dan jujur," kata Iskardo P. Panggar dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).

Tak hanya itu, Bawaslu Lampung juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu melalui berbagai program seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, serta pembentukan kampung pengawasan partisipatif dan kampung anti politik uang.

"Dengan pendekatan ini, kami berharap bisa menjangkau lebih banyak orang dan mengajak mereka untuk turut serta dalam menjaga integritas pemilu," ujar Iskardo P. Panggar.

Sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut, Bawaslu Lampung dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota membuka Posko Aduan untuk memfasilitasi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara.

Iskardo menegaskan, melalui upaya ini, diharapkan praktik politik uang bisa diminimalisir, sekaligus meningkatkan citra positif Lampung setelah pemilu.

Lampung sendiri mencatatkan posisi yang cukup tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024, berada di urutan kedua dengan skor 64,61 setelah Banten.

Dalam hal kerawanan politik uang, Lampung menempati peringkat kedua nasional dengan skor 55,56.

Dua kabupaten yakni Lampung Tengah dan Lampung Barat, disebut-sebut memiliki tingkat kerawanan politik uang yang cukup tinggi dengan indeks 47,45 dan 11,86.

Iskardo berharap, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota, indeks kerawanan politik uang di Lampung dapat menurun pada Pemilu mendatang, sehingga Lampung bisa keluar dari daftar 15 besar atau 20 besar dalam indeks kerawanan politik uang.

Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika mengungkapkan, pihaknya turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu, dalam menangani dan memberantas praktik politik uang di Lampung.

Polda Lampung juga akan gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya politik uang, dan memastikan aparat jajarannya turut berpartisipasi dalam mengawasi praktik tersebut.

"Kami akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan menegakkan sanksi tegas bagi pelanggar yang terdeteksi melalui laporan Gakkumdu yang didukung oleh Bawaslu," ungkap Kapolda Lampung.

Dengan langkah-langkah preventif dan pengawasan yang terus digalakkan, diharapkan Pilkada 2024 di Lampung dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bebas dari pengaruh politik uang. (***)

Editor : Febri Arianto