Gubernur Lampung Saat Memantau Program Makan Bergizi Gratis | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sebuah fenomena langka untuk pertama kalinya tercatat di Lampung, di mana kelompok pendidikan justru mengalami deflasi atau penurunan harga yang sangat dalam hingga 15,10 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga di sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Kondisi ini, terjadi di tengah era kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, salah satunya dipicu oleh kebijakan penghapusan uang komite sekolah.

Secara umum, inflasi tahun ke tahun Lampung pada Agustus 2025 hanya mencapai 1,05 persen, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen.

Inflasi Lampung ini, masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.

Namun yang paling mengejutkan adalah peran kelompok pendidikan sebagai penekan inflasi daerah. Dari empat subkelompok, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah yang turun tajam hingga 51,23 persen.

Namun sebaliknya, pendidikan tinggi justru meningkat 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi sebesar 0,98 persen, terutama dipicu penurunan biaya pada jenjang SMA, SMK, SMP, dan SD, di mana fenomena ini semakin kontras bila dibandingkan dengan kondisi nasional.

Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan di tingkat nasional justru mencatat inflasi sebesar 1,43 persen, dengan tiga subkelompok mengalami kenaikan. Hanya pendidikan menengah yang mengalami deflasi tipis sebesar 0,40 persen.

Hal tersebut, ketika biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, Lampung justru bergerak berlawanan arus yaitu mengalami deflasi tajam.

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, pihaknya menilai kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung.

Dampak kebijakan tersebut, membantu efektivitas subsidi dan bantuan pendidikan, di mana penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah.

Hal tersebut, turut menunjukkan kebijakan pemerintah yang benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat.

Sementara untuk dampak pada daya beli dan inflasi daerah, dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat, di mana dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.

Lalu indikasi arah kebijakan jangka panjang, jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM. Namun untuk penurunan biaya yang terlalu tajam, juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.

"Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan, menjadi simbol kehadiran Pemprov Lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Lampung," kata Ganjar Jationo.

Dengan kondisi ini, era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah. (***)

Editor : Febri Arianto