Gubernur Lampung Saat Memantau Program Makan Bergizi Gratis | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, pihaknya menilai kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung.

Dampak kebijakan tersebut, membantu efektivitas subsidi dan bantuan pendidikan, di mana penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah.

Hal tersebut, turut menunjukkan kebijakan pemerintah yang benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat.

Sementara untuk dampak pada daya beli dan inflasi daerah, dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat, di mana dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.

Lalu indikasi arah kebijakan jangka panjang, jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM. Namun untuk penurunan biaya yang terlalu tajam, juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.

"Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan, menjadi simbol kehadiran Pemprov Lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Lampung," kata Ganjar Jationo.

Dengan kondisi ini, era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah. (***)