BANDA ACEH (Lampungpro.com)-Masih banyak masyarakat mempertanyakan mengapa harus ada sertifikasi halal di Aceh karena sebenarnya mayoritas penduduknya adalah muslim sudah pasti menyajikan makanan yang halal juga. Hal itu sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat�dan para wirausaha yang berkecimpung di dalamnya setelah terbitnya Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Menurut Sekretaris LPPOM MPU Aceh Deni Candra, yang dimaksud dengan makanan yang bersertifikasi halal bukan hanya bahan utamanya yang harus halal. Namun juga ada beberapa hal lain nya yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana proses pembuatan produk tersebut, apakah bahan penyedap ataupun bumbu tambahannya halal, lalu kondisi fasilitas yang digunakan, kemudian higenitasnya dan yang terakhir perihal sanitasinya. Hingga semua tahap itu sudah benar-benar sesuai dengan standar yang ada.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti didampingi Kepala Bidang Promosi Wawan Gunawan mengaku gembira dengan rencana tersebut. Esthy mengatakan, jika mau merasakan kenikmatan kuliner Aceh yang kaya akan rempah serta bagaimana sensasinya hajatan khanduri di Aceh? Tetapkan pilihan untuk hadir dalam kegiatan ini.

Kegiatan yang masuk dalam Calendar of Event (CoE) Aceh ini nantinya akan dipusatkan di Taman Sari yang menghadirkan seratus pengusaha kuliner baik dalam dan luar negeri. Sejumlah agenda menarik lainnya juga telah dipersiapkan yang nantinya akan hadir selama tiga hari penuh dalam pesta kuliner halal ini.

Wawan menyebutkan, selain melibatkan tenant lokal, beberapa partisipan juga akan meriahkan kegiatan ini seperti dari Thailand dan Malaysia.

Acara yang akan berlangsung selama tiga hari di Taman Sari ini juga akan menghadirkan stan milik LPPOM MPU Aceh sebagai pusat informasi sertifikasi halal. Jadi tunggu apalagi, catat tanggalnya dan ajak keluarga dan kerabat untuk menikmati aneka kuliner.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia rupanya tidak menjamin untuk bisa jadi magnet wisatawan muslim mancanegara. Sertifikasi untuk optimalisasi pariwisata halal tetaplah sangat penting. Dengan predikat mayoritas muslim itu, tidak berarti Indonesia bebas sertifikasi halal.

Lebih lanjut, Menpar Arief menjelaskan, sertifikasi halal untuk pariwisata sangat berdampak strategis. Ia mencontohkan, di negara berkembang yang bukan mayoritas muslim bisa mendapat kunjungan wisatawan muslim dengan jumlah luar biasa karena sertifikasi halal tersebut.

"Pertama kita perlu sertifikasi, kedua perlu memberikan pelayanan standar internasional. Saya bisa buktikan. Thailand itu, bukan negara mayoritas muslim, tapi jumlah Wisatawan mancanegara (wisman) muslimnya lebih banyak," katanya.

Selain Thailand, lanjut Arief, Singapura sebagai negara kecil dikunjungi wisatawan mancanegara muslimnya 3,5 juta lebih besar daripada yang datang ke Indonesia.

Arief mengatakan, untuk memajukan industri pariwisata, selain sertifikasi, alokasi sumber daya harus mengikuti. Dengan mempunyai nominal yang tinggi, kemajuan pariwisata mempunyai dampak lebih besar dan bisa dirasakan rakyat menjadi 170 persen.

Oleh karenanya, sertifikasi halal ini sangat disarankan kepada seluruh pelaku usaha agar bisa segera ditempuh. "Terutama pelaku bisnis wisata halal, harus gunakan global standard, apa yang telah diakui. Kalau mereka mensertifikasi, kita mensertifikasi," ujar Arief Yahya. (*)