Para narasumber dan peserta pelatihan publisher right.| LAMPUNGPRO

Menurut Wirahadikusuma, perkembangan teknologi informasi saat ini memang telah membawa dampak besar terhadap industri media, namun sayangnya banyak platform digital yang mengambil keuntungan dari konten-konten berita tanpa memberikan timbal balik yang memadai kepada media yang memproduksinya.

"Kita tidak bisa membiarkan platform digital mengambil keuntungan dari konten jurnalistik kita tanpa ada kompensasi yang layak. Publisher Rights adalah solusi untuk memastikan media lokal mendapatkan hak mereka," tambahnya.

Penerapan Publisher Rights di Indonesia bertujuan untuk memastikan praktik jurnalisme berkualitas tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2024 ingin menciptakan ekosistem media yang adil dan sehat, di mana konten-konten berita yang diproduksi oleh media lokal atau nasional tidak dieksploitasi oleh platform digital global tanpa imbalan yang sesuai.

Dalam situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dijelaskan bahwa dasar penerbitan perpres ini adalah upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, yang didukung oleh praktik jurnalisme yang berkualitas.

Presiden Joko Widodo sendiri menekankan bahwa jurnalisme yang berkualitas adalah fondasi penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Namun, di tengah maraknya penggunaan teknologi digital, muncul tantangan baru dalam menjaga kualitas jurnalisme. Platform digital seperti Google dan Facebook sering kali mengkurasi konten berita dari media lokal tanpa memberikan kompensasi yang layak.