Rakor Sensus Ekonomi | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang, Bani Ispriyanto, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan pegusaha, organisasi perangkat daerah (OPD), dan asosiasi di Hotel Emersia Lampung, Kamis (30/10/2025).

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekubang, Bani Ispriyanto mengatakan, kemampuan untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya.

Oleh karenanya, sensus ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali, menjadi instrumen krusial bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media," kata Bani Ispriyanto.

Menurutnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjamin proses pendataan berjalan semestinya, karena dunia usaha merupakan penyedia data dan pelaku utama ekonomi yang akan menentukan kualitas data.

​Sementara itu, akademisi dan media memiliki peran penting di dalam memperkuat literasi data. Akademisi membantu mengolah dan menganalisa hasil sensus menjadi masukan kebijakan, sedangkan media menjadi jembatan komunikasi publik agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap, dunia usaha diseluruh provinsi dapat menjadi mitra aktif dan berpartisipasi penuh dengan memberikan data secara terbuka dan jujur.

Kolaborasi ini, diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan sensus, tetapi juga menjadi energi berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam konteks transformasi digital, Pemprov Lampung juga menyoroti peran tiga pilar strategis, SDI untuk data yang akurat dan terpadu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik digital, dan LampungIn sebagai implementasi digitalisasi di tingkat daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution mengungkapkan, pembangunan yang efektif mustahil terwujud tanpa dukungan data yang valid dan akurat.

"Tanpa data yang kuat, suatu kebijakan hanyalah dugaan atau asumsi. Data yang tidak berkualitas akan berimbas pada kebijakan yang tidak berkualitas dan aksi yang tidak tepat sasaran," ungkap Ahmadriswan.

Sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk menghadirkan potret utuh aktivitas ekonomi diseluruh Lampung, dari usaha mikro, hingga industri besar. Pendataan lapangan akan dilaksanakan pada Mei, Juni, dan Juli 2026, di mana petugas BPS akan mengunjungi pelaku usaha, baik secara langsung maupun melalui sistem online.

Ahmadriswan juga menegaskan prinsip kerahasiaan data yang dipegang teguh oleh BPS. Data yang dipublikasikan adalah data agregat atau gabungan, bukan data individu, sehingga dunia usaha tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan informasi.

Hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha sendiri. Data tersebut, nantinya dapat menjadi sumber informasi berharga untuk menyusun strategi usaha, memahami tren pasar, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. (***)

Editor : Febri Arianto