Liaison Officer (LO) Tim T-17 Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, Ardho Adam Saputra | Lampungpro.co

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, terkait perluasan Kawasan Hutan Register 44 Sungai Muara Dua. Berdasarkan kajian Tim T-17, luas kawasan tersebut yang semula tercatat 17.800 hektare, kini menjadi 32.325 hektare atau bertambah sekitar 14.525 hektare.

Menurut Tim T-17, tambahan lahan seluas 14.525 hektare tersebut berada di atas tanah adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, yang tidak pernah dilepaskan maupun diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan kawasan hutan register.

"Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja tidak pernah menyediakan atau melepaskan tanah marga seluas 14.525 hektare tersebut kepada pemerintah. Karena itu, status tanah tersebut harus ditinjau kembali," ujar Ardho Adam Saputra.

Ardho juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan termasuk hutan hak milik masyarakat adat.

Berdasarkan putusan tersebut, ia menilai lahan yang masuk dalam perluasan Register 44 seharusnya dikembalikan kepada Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, karena tidak pernah ada proses pelepasan hak sebagaimana dilakukan marga-marga lain, saat menyediakan lahan untuk kawasan hutan larangan pada masa lalu.

Selain meminta penguatan substansi dalam RUU Masyarakat Adat, Tim T-17 juga mengusulkan sejumlah langkah penyelesaian, yakni mendesak pemerintah menunda perpanjangan izin pemanfaatan lahan yang masih bersengketa, mengoptimalkan implementasi Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012, serta membuka skema penyelesaian berbasis kemitraan dan pembagian manfaat, apabila terdapat pihak yang tetap memanfaatkan wilayah tersebut.

Dalam forum tersebut, Ardho turut menyampaikan harapan masyarakat adat, BPBR agar negara bisa segera memberikan keadilan atas hak-hak adat yang selama ini diperjuangkan.