Sumber pembiayaan tersebut, menurut Reri, dapat berasal dari APBD, APBN, investasi swasta, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maupun skema kemitraan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai RIPPARDA hanya menjadi dokumen indah tanpa dukungan anggaran,” kata Reri.
Ia menilai kepastian sumber pendanaan akan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan rencana pembangunan pariwisata dapat diterjemahkan menjadi program nyata.
Indikator Keberhasilan Harus Terukur
Reri juga meminta agar setiap program dalam RIPPARDA memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang. Pemerintah juga perlu mengukur kualitas layanan, lama tinggal wisatawan hingga besaran pengeluaran wisatawan selama berada di Bandar Lampung.
Dengan indikator tersebut, capaian pembangunan pariwisata dapat dievaluasi secara berkala dan objektif.
Berikan Komentar
Polinela
436
258
15-Sep-2026
272
15-Sep-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia
