Perwakilan DPRD Lampung Saat Menemui Massa Aksi Tolak Politik Uang di Pilkada | Lampungpro.co

2. Meminta Gakkumdu untuk lebih profesional dalam menangani kasus pilkada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

3. Menuntut Bawaslu di Lampung baik kabupaten/kota dan provinsi, untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran Pilkada, termasuk yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, masyarakat, maupun penyelenggara Pilkada.

4. Menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap siapa saja yang memberi atau menerima politik uang.

5. Menuntut Bawaslu menyelesaikan laporan aduan masyarakat dengan cepat, profesional, dan berintegritas.

6. Mendesak DPR agar segera mengatur regulasi yang lebih spesifik terkait penanganan undang-undang mengenai politik uang.

7. Menuntut KPU untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada di Lampung dan menolak praktik politik uang.

Dengan aksi ini, Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang berharap pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, bisa lebih serius dalam menjaga integritas pelaksanaan pilkada, khususnya di Provinsi Lampung.