Perwakilan DPRD Lampung Saat Menemui Massa Aksi Tolak Politik Uang di Pilkada | Lampungpro.co

Oleh karenanya, DPRD Lampung berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik di Lampung.

Dengan adanya dukungan dari DPRD, diharapkan tuntutan mahasiswa yang ingin menolak praktik politik uang dalam Pilkada dapat diakomodasi dengan serius, sehingga proses demokrasi di Lampung bisa berjalan lebih bersih dan transparan.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari berbagai elemen di Bandar Lampung, menggeruduk Kantor DPRD Lampung untuk menyuarakan gerakan demokrasi Lampung menolak politik uang dalam Pilkada serentak 2024 pada Kamis (14/11/2024).

Dalam aksinya, Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya meminta delapan partai yang ada di DPRD Lampung, untuk menandatangani pakta integritas guna menolak politik uang.

Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum serta Bawaslu, Pj Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Kejati Lampung, dan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk ikut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen integritas.

Berikut tujuh poin utama tuntutan aksi Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang :

1. Mendesak seluruh ketua partai di DPRD Lampung serta jajaran instansi dalam Gakkumdu (Ketua Bawaslu Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, dan Pj Gubernur Lampung) untuk menandatangani pakta integritas menolak politik uang dalam Pilkada Lampung 2024 dan seterusnya.