Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. sidak ke Puskemas di Bandar Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kondisi layanan kesehatan tingkat dasar di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan.

Sejumlah puskesmas dilaporkan masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, mulai dari tenaga medis umum hingga tenaga spesialis pendukung layanan.

Temuan ini terungkap setelah Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah puskesmas dalam beberapa hari terakhir.

Dalam kunjungan tersebut, Asroni menemukan persoalan yang relatif sama di hampir seluruh lokasi, yakni keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan beban pelayanan kepada masyarakat.

“Hasil sidak kami menunjukkan masih banyak puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Asroni, Rabu (22/4/2026).

Beberapa puskesmas yang menjadi lokasi peninjauan di antaranya Puskesmas Sukabumi, Puskesmas Campang Raya, Way Laga, Sukaraja, hingga Puskesmas Panjang.

Di titik-titik tersebut, tenaga medis yang tersedia dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan layanan harian yang terus meningkat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana kualitas pelayanan kesehatan bisa optimal jika sumber daya manusianya terbatas?

Asroni menegaskan, puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Ketika lini pertama ini tidak diperkuat, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, mulai dari antrean panjang hingga layanan yang tidak maksimal.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kalau tenaga medis kurang, otomatis pelayanan tidak akan maksimal. Ini yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tegas Asroni.

Tak hanya soal jumlah tenaga medis, Asroni juga menyoroti kebutuhan tenaga pendukung yang belum terpenuhi.

Hasil sidak, ujar Asroni, beberapa puskesmas diketahui belum memiliki tenaga konseling seperti psikolog, padahal kebutuhan layanan kesehatan mental terus meningkat.

Selain itu, untuk memenuhi standar pelayanan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, puskesmas juga dituntut memiliki tenaga fisioterapi. Namun faktanya, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

“Ini bukan hanya soal dokter atau perawat. Kita juga butuh tenaga psikolog dan fisioterapis. Apalagi ini berkaitan dengan standar pelayanan BPJS,” ujar Asroni Paslah.

Melihat kondisi tersebut, Asroni mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh puskesmas.

Menurutnya, permasalahan ini tidak cukup diselesaikan dengan penambahan tenaga semata, tetapi juga harus diiringi dengan pemerataan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

Asroni juga menekankan, pentingnya perencanaan jangka panjang, mulai dari rekrutmen tenaga kesehatan baru, penempatan yang tepat, hingga peningkatan kapasitas tenaga yang sudah ada.

“Jangan sampai ada puskesmas yang kelebihan tenaga, sementara yang lain kekurangan. Ini harus ditata dengan baik,” kata Asroni Paslah.

Temuan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa sektor kesehatan, khususnya di level pelayanan dasar, masih membutuhkan perhatian serius.

Di tengah tuntutan pelayanan yang cepat dan berkualitas, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai menjadi faktor kunci.

DPRD, lanjut Asroni, akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, langkah konkret harus segera diambil agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.

“Kami akan dorong pemerintah kota untuk segera mengambil kebijakan. Jangan sampai masyarakat menanggung dampaknya karena pelayanan yang tidak optimal,” pungkasnya. (***)

Editor : Sandy,