BPJS Kesehatan Saat Bentuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Bandar Lampung | Lampungpro.co/Dok BPJS

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Helmi mengungkapkan, pihaknya berkomitmen membantu dan mendukung penegakan kepatuhan dengan pendampingan hukum dan surat kuasa khusus (SKK), kepada badan usaha yang belum mematuhi kewajibannya dalam program JKN.

"Program JKN ini sangat penting bagi pekerja, jadi pemberi kerja harus patuh terhadap kewajibannya untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan untuk pekerjanya, jika masih ada badan usaha yang belum patuh, kami akan melakukan tindakan sesuai tupoksi kami," ungkap Helmi.

Selanjutnya pemeriksaan kepatuhan jangan hanya diberikan kepada badan usaha tidak patuh, melainkan wajib diberikan sosialisasi kepada badan usaha patuh, agar badan usaha rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulan dan menyampaikan data secara benar.

Helmi meminta seluruh anggota forum untuk mengoptimalkan mekanisme yang ada, agar program JKN dapat berjalan dengan baik, sehingga hak-hak pekerja dalam memperoleh jaminan kesehatan dapat terjamin.

"Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ini tidak hanya sebagai wadah diskusi, tetapi juga memetakan bagaimana implementasi dilapangan berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing Instansi," jelas Helmi.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Dinas DPM PTSP Bandar Lampung, Muhtadi siap mendukung optimalisasi program JKN, terutama dari segi kepatuhan badan usaha.

"Kami juga akan menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP), khusus stan BPJS Kesehatan juga akan kami siapkan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai program JKN kepada Masyarakat," sebut Muhtadi.