SEMARANG (Lampungpro.com): Guna menggenjot penelitian sesuai visi sebagai universitas riset, Universitas Diponegoro Semarang menambah alokasi anggaran menjadi sekitar Rp40 miliar. "Sebagai universitas riset, kami memang menambah anggaran untuk penelitian sangat besar. Tahun-tahun lalu biasanya Rp5 miliar sampai Rp8 miliar," kata Rektor Undip Prof Yos Johan Utama, di Semarang, Kamis (9/3/2017).

Dengan dana riset yang besar, kata dia, para peneliti juga dituntut untuk menghasilkan riset yang dipatenkan, terutama hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai barang industri. Demikian pula mengenai publikasi ilmiah internasional di kebanyakan perguruan tinggi yang memang masih sedikit, lanjut dia, meski ada sejumlah perguruan tinggi yang jumlah karya ilmiahnya banyak. "Namun, secara nasional jumlahnya (publikasi ilmiah internasional). Kami dorong dosen-dosen untuk semakin giat meneliti dan menulis, termasuk memberikan insentif terhadap peneliti," kata dia, dirilis Antara.

Yos Johan menyebutkan, saat ini, Undip telah memiliki 1.442 tulisan di jurnal internasional. Guna untuk semakin menggiatkan budaya meneliti dan menulis akan diberikan bantuan Rp25 juta/karya ilmiah. "Untuk bisa menulis jurnal ilmiah internasional, kan dimulai dari penelitian-penelitian. Makanya, kami terus genjot," kata Guru Besar dan mantan Dekan Fakultas Hukum (FH) Undip tersebut.

Sejalan dengan itu, Yos juga meminta para dosen untuk menyikapi secara bijak atas munculnya Peraturan Menristekdikti Nomor 20/2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Permen itu mewajibkan setiap dosen dengan jabatan fungsional guru besar atau profesor, dan lektor kepala untuk menghasilkan karya tulis ilmiah internasional sebagai pertanggungjawaban tunjangan yang diterimanya.

Aturan itu disertai pula dengan sanksi yang akan diterapkan berupa penghentian tunjangan apabila tidak memenuhi persyaratan itu. "Sebaiknya dosen-dosen tidak perlu terlalu bereaksi dulu terhadap aturan yang bisa membawa kebaikan itu. Mengingat, selama ini jumlah publikasi internasional di Indonesia minim dibanding negara lain di Asean, kata dia. (*/PRO2)