Dokumentasi Adpim Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Ist

"Jangan sampai pelaksanaanya hanya diserahkan kepada bawahannya. Tapi pimpinan harus selalu memonitor dan mengevaluasinya terutama pada unit-unit kerja yang berhadapan langsung kepada masyarakat seperti, Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan/ rumah sakit, Dinas Sosial, dan lain-lainnya," ujar Chusnunia.

Chusnunia mengapresiasi pimpinan OPD yang telah membantu dalam membangun reformasi birokrasi sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat lebih meningkat. Di samping peningkatan terhadap pelayanan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan berbagai kegiatan terkait Reformasi Birokrasi, diantaranya: 

1. Di bidang sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan seleksi terbuka, uji kompetensi, peningkatan pengembangan SDM, dan membuat aplikasi untuk kecepatan pelayanan kepegawaian;

2. Di bidang organisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional dalam rangka reformasi birokrasi;

3. Akuntabilitas kinerja telah semakin baik yang dibuktikan dengan nilai evaluasi Sakip yaitu nilai B;

4. Di bidang perundang-undangan telah dilakukan pemetaan produk hukum baik yang telah maupun yang akan terbit dan dilakukan reviu terhadap aturan yang tidak efektif atau tidak mendukung perbaikan tatakelola pemerintahan;

5. Meningkatkan upaya pembangunan zona integritas secara maksimal kepada perangkat daerah sehingga mendapat predikat wilayah bebas korupsi (WBK).