BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Seratusan lurah di Kota Bandar Lampung menggeruduk kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Rabu (22/1/2020) pagi. Mereka mendatangi kantor tersebut, karena protes pernyataan yang dilontarkan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Muhammad Yusuf Kohar.

Dimana Yusuf Kohar memberikan cuitan di media sosialnya, serta saat turun sosialisasi ke masyarakat, yang menilai program keluarga harapan (PKH) Kota Bandar Lampung carut marut di tingkat kelurahan.

Ketua Forum Lurah Kota Bandar Lampung Rosbandi mengatakan, aksi yang dilakukan oleh 126 lurah yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung ini, untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan Yusuf Kohar.

"Kita melakukan aksi ini, karena kita punya hak jawab. Terkait apa yang disampaikan di publik. Dimana maksud dan tujuan aksi ini, untuk memberikan hak jawab terkait pernyataan bapak wakil wali kota tersebut," kata Rosbandi.

Para lurah Kota Bandar Lampung ini merasa terganggu dan tersinggung terkait apa yang disampaikan oleh Yusuf Kohar. Sebab selama ini, kelurahan sudah bekerja semaksimal mungkin ke masyarakat.

"Jadi pernyataan Wakil Wali Kota Bandar Lampung di depan publik yang tersebar di beberapa tempat. Dimana Yusuf Kohar menyatakan bahwa data PKH ini dikatakan tidak benar, kami ingin menyampaikan hak jawab terkait itu. Sebab data PKH ini bukanlah kewenangan kelurahan," ujar dia.

Hal serupa disampaikan Lurah Kedamaian Hendri yang mengungkapkan, carut marut pendistribusian seperti PKH ini, perlu diluruskan bersama. Sebab menurutnya, program dari pemerintah pusat ini, sudah hadir sejak tahun 2015 lalu.

"Data ini sudah ada dari Kementerian Sosial (Kemensos) Ri dan diminta untuk memverifikasi. Jadi tim verifikator yang memverifikasi data usulan ini. Selama ini, kita tidak bisa usulkan sendiri, dan tidak benar infonya," ungkap Hendri.

Sementara itu, Lurah Panjang Tomo menyebutkan ratusan lurah ini atas inisiasi sendiri bukan perintah orang lain atau pihak terkait. Sebab para lurah, perlu meluruskan informasi yang dilontarkan dari Yusuf Kohar terkait carut marut program PKH.

"Kami sampaikan landasan operasional program ini, bahwa pendataan dilakukan oleh BPS yang dilakukan di tahun 2011 lalu. Setelah data dari BPS turun, ada petugas dari Kemensos yang mengeksekusi data itu.  Sehingga keluarlah data, yang diterima di setiap kelurahan," sebut Tomo. (FEBRI/PRO2)